Pemerintah Hibahkan Dana Desa 2022 untuk BLT dan Pemberdayaan Masyarakat
Kabar Desa Media Desa

Pemerintah Hibahkan Dana Desa 2022 untuk BLT dan Pemberdayaan Masyarakat

Pemerintah Hibahkan Dana Desa 2022 untuk BLT dan Pemberdayaan Masyarakat _ Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menterii Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan patokan untuk penggunaan dana desa (DD) 2022.

“Sekitar 40 persen dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai ( BLT). Selebihnya, 60 persen dapat dimanfaatkan sebagai program Pemberdayaan untuk Masyarakat Desa,” imbuh pria yang akrab disapa Gus Halim itu seperti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (13/12/2021).

Baca Juga : Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022

Adapun rincian penggunaan desa tersebut adalah 20 persen untuk ketahanan pangan dan hewani.

Selanjutnya sekitar 8% untuk mendukung kegiatan penanganan Covid-19 seperti percepatan dan sosialisasi vaksinasi. Sementara itu 32 persen bahkan untuk program prioritas yang bersumber dari Musyawarah desa.

Pernyataan tersebut Gus Halim sampaikan saat meluncurkan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan program Sarjana Nagari di Auditorium Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Sabtu (11/12/2021).

Baca Juga : Download Format Pendukung BUMDes

Bagian yang paling menarik dari waktu itu adalah menyediakan BLT dengan 40% dari dana desa.

Mengingat besarnya BLT, Gus Halim mengatakan seluruh pemangku kepentingan dihimbau untuk fokus menyelesaikan kemiskinan pedesaan yang semakin meningkat akibat Covid 19.

Baca Juga : Aplikasi SDGs : Cara Masuk Dashboard Aplikasi SDGs Desa Tampilan Baru 2021

“Jadi jangan terlalu dipikirkan dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2022. Sebaliknya, justru kita harus berterima kasih,” ujarnya.

Ia mengaku, Perpres 104 Tahun 2021 yang salah satunya mengatur fokus penggunaan dana desa dipertanyakan stakeholder desa.

Baca Juga : Salinan Permendesa 15 tahun 2021 : tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM PNPM MPD Menjadi BUM Desa Bersama

Memang, Perpres tersebut harus ditafsirkan berlaku bagi warga desa terdampak pandemi Covid-19 yang membutuhkan jaring pengaman sosial, termasuk BLT Desa, dalam keadaan darurat.

“Jika nanti tahun 2023, Covid-19 usai maka akan kembali pada Undang-undang lama,” katanya.

Baca Juga  : AMANAT PRESIDEN JOKOWI DALAM RAKORNAS BUMDES 2021

Menurut Gus Halim, sebaiknya fokus penggunaan dana desa untuk BLT pada 2022. Pasalnya, kebijakan tersebut dikatakan dapat meminimalisir dampak negatif pandemi Covid-19 terhadap warga desa dan mempermudah penyelesaian penanggulangan kemiskinan desa.

Oleh karenanya, sebut dia, seluruh pihak harus berterima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) karena Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 mampu menjadi payung hukum berbagai langkah taktis dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 di Tanah Air.

“Salah satu implementasinya ya di 2022 untuk Dana Desa difokuskan pada BLT sebagai jaring pengaman sosial,” imbuh Gus Halim

 

Penggunaan APBN diatur dengan perencanaan darurat

Gus Halim mengatakan pada kesempatan ini bahwa selama pandemi Covid-19, penggunaan anggaran negara diatur dengan program darurat.

Penyesuaian anggaran tidak dapat dihindari dari perencanaan yang mendesak. Misalnya, Kementerian Pembangunan dan Imigrasi (Kemendesa PDTT) di desa dan daerah tertinggal telah melakukan penyesuaian anggaran lebih dari lima kali. Dua kali di tahun 2020 dan 4 kali di tahun 2021.

“Jadi refocusing anggaran di masa pandemi ini sesuatu yang biasa agar anggaran yang ada benar-benar teralokasikan sesuai kebutuhan di lapangan,” katanya.

Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur itu menegaskan, kebijakan swadaya dana desa Presiden Jokowi bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan mengembangkan sumber daya manusia.

Pada 2021, dia mengatakan bahwa uang untuk desa sebesar 401 triliun telah didistribusikan. Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan ini dikatakan berdampak besar bagi desa.

” Dana desa sangat berguna untuk melaksanakan prioritas-prioritas pembangunan desa. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 7 Tahun 2021 maupun yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada seluruh desa di nusantara,” kata Gus Halim.

Salah satunya adalah desa Sumatera Barat. Diakuinya, pihaknya sedang mencari pola yang tepat agar Sumbar bisa menerima dana desa secara proporsional.

Dengan rumusan tersebut, Gus Halim berharap pihaknya bisa mendapatkan sekitar 2.000 Joron dari Nagari untuk mendapatkan uang desa.

“Saya yakin ini tidak mudah tapi saya akan berusaha,” katanya.

 

Baca Juga : Pemerintah Hibahkan Dana Desa 2022 untuk BLT dan Pemberdayaan Masyarakat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *