Pencairan Dana Desa Sering Terlambat apa saja faktor faktornya ??
Kabar Desa Media Desa

Pencairan Dana Desa Sering Terlambat apa saja faktor faktornya ??

Pencairan Dana Desa Sering Terlambat apa saja faktor faktornya  ?? _  Banyak dan hampir di seluruh Indonesia ini menjadi suatu pertanyaan mendalam seakan menyalahkan instansi Pusat atas keterlambatan ..

Banyak faktor yang membuat keterlambatan pencairan dana desa ( DD ). Termasuk salah satunya , banyaknya tangan-tangan jahil yang sangat ganas dan terus kelaparan hati nya Gersang Tandus tak terurus;

Laporan Para Pendamping Terhambat akibat Keterlambatan administrasi akibat pemerintah desa sangat bergantung dengan pemerintahan diatasnya baik itu kecamatan maupun kabupaten. walaupun sudah diingatkan oleh para pendamping lokal desa , Pendamping Desa Pemberdayaan Dan PDTi, Tenaga Ahli Kabupaten  agar desa segera menyelesaikan administrasi namun tidak dilaksanakan sebelum ada instruksi dari kecamatan dan kabupaten.

Kemudian interpensi masih merajalela didesa, sering kewenangan desa didengungkan kalau masih aja ada interpensi dari pihak-pihak yang merasa ada kepentingan baik itu untuk cari duit dan cari muka (pada hal muka 1 saja masih tak terawat masih saja mencari muka yang lain)

Regulasi sudah jelas untuk aturan pelaksanaannya .. Sebaiknya disanalah dibutuhkan pengawasan dan pendampingan agar Desa paham terkait regulasi tersebut, Desa berhak menentukan Prioritasnya sesuai Kewenangan Desa dan masyarakat pun Berhak mengetahui Alur Dana Desa Kemana Saja ..

untuk ini janganlah meng interpensi Desa kearah kepentingan pribadi atau jabatan. Tolong dengar JERIT TANGIS Desa yang ingin Maju seperti Desa Desa yang Lain ..

Pencairan Dana Desa Sering Terlambat apa saja faktor faktornya  ??

Faktor Faktor Pencairan Dana Desa Sering Terlambat Yaitu :

1. keterlambatan pencairan dana desa itu cuma terkait #SyaratRegulasiPemKab selain itu juga ada syarat dari Kecamatan (seperti halnya sertifikasi), tapi kalau’pun ada yang tidak dicairkan;

2. Internal desa pemicu besarnya;

3. Adanya perseteruan antara kepala desa dan BPD yang sulit untuk di selesaikan;

4. Keterlambatan administrasi akibat pemerintah desa sangat bergantung dgn pemerintahan diatasnya yaitu kecamatan dan kabupaten. padahal pendamping Desa baik itu PLD, PD, TA sudah diingatkan. agar desa menyelesaikan administrasi didesa tetapi desa tidak melaksanakannya sebelum ada intruksi dari kecamatan dan kabupaten.

5. Masalah internal Desa dan juga banyak nya kegiatan titipan sehingga desa susah buat SPJ ; Contoh nya Uang udah di setor ke E.O hanya dapat Kwitansi .. Sementara dari mana asal kegiatan itu dan sumber Dana nya kadang Kaur Keuangan tidak mengetahui nya bahkan tidak diberi tahukan atau bahkan
terkesan tidak mau tau karna hanya langsung menerima tanpa ada nya
bertanya .. Jadi ketika membuat laporan gak masuk APBDes

6. Proses pelaksanaan Pilkades serentak sangat berpengaruh terhadap progres
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa;

7. dikarenakan dengan terlambatnya laporan realisasi kaur keuangan untuk melakukan penatausahaan melalui aplikasi Siskeudes. Mengapa kaur keuangan belum melakukan penatausahaan dikarenakan TPK blm menyelesaikan SPJ sarpras meskipun sarpras dilapangan selesai 100%;

8. Ada kegiatan/kebutuhan masyarakat yang didukung Permendes prioritas penggunaan namun Dana Desa (DD)  tidak sesuai dgn kegiatan yg ada di Perbup atau perioritas;

9. adanya perubahan papbdes dan refocusing dana desa;

 

10. masalah internal desa perangkat desa yg mulai dari keterlambatan administrasi (siskeudes)..serta kewajiban administrasi berupa penyelesaian kewajiban pembayaran pajak;

 

11. Faktor yang paling banyak ditemukan didesa adalah tidak ada perencaaan dan pertanggungjawaban kegiatan-kegiatan yang ada di Desa, sebab jika ini dilakukan dengan baik, dan Time schedule disusun dengan baik yakni mempertimbangkan Iklim, geografis desa, dan singkronisasi dgn kegiatan diluar desa, dll ;

 

12.Klo dri RKUN ke RKUD, Gaji perangkat desa sering terlambat berdampak malasnya perangkat desa dlm mengelola laporan keuangan desa di aplikasi OMSPAN. Tpi klo dr RKUD ke RKDesa, krna blum mengajukan permohonan penyaluran tahap demi tahap dana desa Atau kelengkapan syarat pengajuan penyaluran blum lengkap;

Meka­nisme penyerahan pelaporan sering kali terhambat Hal ini disebabkan dana desa yang sangat besar namun inovasi program yang dimiliki desa masih sangat minim;

Meskipun penyaluran pen­ting, namun kualitas penggunaan Dana Desa juga sangat penting, bukan sekedar habis terserap;

Kemudian interpensi masih merajalela didesa, sering kewenangan desa didengungkan kalau masih aja ada interpensi dari pihak2 yang merasa ada kepentingan baik itu untuk cari duit dan cari muka (jabatan);

“Jangan gara2 tinta setitik jadi rusak susu sebelanga”

“Marilah bersinergi bersama ke arah yang baik bukan kearah kepentingan kita masing-masing .. ” Regulasi sudah jelas untuk aturan pelaksanaannya “. Desa berhak menentukan Prioritasnya sesuai Kewenangan Desa ;

Desa memiliki kewanangan yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *