https://asiagoogle.com/wp-content/uploads/2022/01/PERATURAN-BUPATI-BIREUEN-NOMOR-49-TAHUN-2021.pdf
Kabar Desa Media Desa Regulasi Desa

PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 49 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGAAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2022

PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 49 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGAAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2022 

UNTUK MENGUNDUH FILE SOBAT BISA KLIK LINK PADA AKHIR ARTIKEL INI


BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.

2. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui
suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur dan adil.

3. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di
wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh
pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian
urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

4. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada
di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak
menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

5. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggara urusan Pemerintahan
Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Gampong
yang terdiri dari Keuchik dan Tuha Peuet.

6. Pemerintah Gampong adalah keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.

7. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk
menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

8. Tuha Peuet adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Lembaga Imeum Gampong adalah lembaga agama sebagai mitra Pemerintah
Gampong di bidang pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat
yang dipimpin oleh Imeum Gampong.

10. Keurani Gampong adalah Perangkat Gampong yang memimpin Kesekretariatan Pemerintahan Gampong.

11. Kepala Seksi adalah unsur pembantu keuchik sebagai pelaksana teknis.

12. Keurani Cut Urusan adalah unsur pembantu Keurani Gampong dalam
bidang tugasnya.

13. Peutua Duson adalah perangkat gampong sebagai kepala kewilayahan yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada keuchik.

14. Lembaga Kemasyarakatan Gampong adalah lembaga kemasyarakatan
gampong, bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat gampong dan
melaksanakan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat
gampong yang terdiri dari Lembaga Imuem Gampong, Lembaga Tuha Lapan,
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Lembaga Pemuda
Gampong.

15. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban gampong yang dapat
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban gampong.

16. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan gampong.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disingkat APBG
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.

18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan bidang
penanggulangan bencana.

19. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Bireuen.
21. Rekening Kas Gampong adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan gampong dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran gampong pada bank yang ditetapkan.
22. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peuet.
23. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.
24. Penghasilan Tetap adalah penerimaan sah yang diterima keuchik dan perangkat gampong yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).
25. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang sah di terima keuchik, perangkat gampong dan tuha peuet berdasarkan beban kerja yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).
26. Operasional adalah kegiatan yang di laksanakan berdasarkan beban kerja yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).
27. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan, melaksanakan tugas dan kembali ketempat kedudukan semula, baik dalam daerah maupun luar daerah.
28. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah
yang dikeluarkan dalam rangka melaksanakan tugas dan ditandatangani
oleh keuchik.
29. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen
yang diterbitkan oleh keuchik selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Gampong (PKPKG) dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.
30. Pelaksana SPD adalah keuchik, tuha peuet, perangkat gampong dan lembaga
kemasyarakatan Gampong lainnya serta warga masyarakat yang ditugaskan
oleh keuchik untuk melaksanakan perjalanan dinas.
31. Biaya riil (at cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti
pengeluaran yang sah.
32. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor keuchik.
33. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
34. Pejabat yang berwenang adalah bupati, camat dan keuchik.
35. Siskeudes adalah aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa

 


PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 49 TAHUN 2021 : DOWNLOAD FILE

 


PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 49 TAHUN 2021, TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGAAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2022 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *