Permendesa PDTT NOMOR 3 TAHUN 2021
Media Desa Regulasi Desa

Permendesa PDTT NOMOR 3 TAHUN 2021

Permendesa PDTT NOMOR 3 TAHUN 2021 _ Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa BUMDes/BUMDes Bersama

 

Permendesa PDTT NOMOR 3 TAHUN 2021 ini Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2021, Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021_Yang sobat bisa download pada akhir artikel ini.

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2021 ini terdiri dari enam BAB yaitu :

  • Bab I : KETENTUAN UMUM, yang terdiri dari satu Pasal, dimana pasal tersebut terdiri dari empat belas poin.
  • BAB II : PENDAFTARAN NAMA DAN PENDAFTARAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA, Bagian Kesatu dari Bab II ini tentang Pendaftaran Nama BUM Desa/BUM Desa Bersama, selanjutnya Bagian Kedua Pendaftaran BUM Desa/BUM Desa Bersama, dan Bagian Ketiga Verifikasi Data Pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama.
  • BAB III : PENDATAAN DAN PEMERINGKATAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA , Bagian Kesatu Pendataan BUM Desa/BUM Desa Bersama, dan Bagian Kedua Pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
  • BAB IV : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BUM DESA/BUM DESA
    BERSAMA, Bagian Kesatu Umum, Bagian Kedua Pembinaan, dan Bagian Ketiga Pengembangan.
  • BAB V : PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA, Bagian Kesatu Umum, Bagian Kedua Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa,
  • BAB VI : KETENTUAN PENUTUP

 

Pada BAB II dalam keputusan ini, PENDAFTARAN NAMA DAN PENDAFTARAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA, Bagian Kesatu Pendaftaran Nama BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 2

1) Pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan oleh pemohon melalui Sistem Informasi Desa.
(2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. kepala Desa untuk BUM Desa; atau
b. kepala Desa yang diberi kuasa oleh para Kepala Desa dari Desa pendiri untuk BUM Desa bersama.
(3) Pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa mengenai pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.

 

Pasal 3

(1) Pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara elektronik dengan mengisi formulir isian pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa bersama.
(2) Formulir isian pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. nama BUM Desa/BUM Desa bersama yang diajukan;
b. jenis BUM Desa:
1. BUM Desa; atau
2. BUM Desa bersama.
c. nama administratif Desa pendiri; dan
d. alamat kedudukan BUM Desa/BUM Desa bersama.
(3) Selain mengisi formulir isian pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon harus mengisi pernyataan secara elektronik yang menyatakan:
a. nama BUM Desa/BUM Desa bersama yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan; dan
b. bertanggung jawab penuh terhadap nama BUM Desa/BUM Desa bersama yang diajukan.

 

Pasal 4

Nama BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan:
a. tidak sama atau tidak menyerupai nama:
1. BUM Desa/BUM Desa bersama lain;
2. lembaga pemerintah; dan
3. lembaga internasional;
b. diawali dengan frasa BUM Desa dan diakhiri dengan nama administratif Desa untuk BUM Desa;
c. diawali dengan frasa BUM Desa bersama untuk BUM Desa bersama;
d. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
e. sesuai dengan atau mencerminkan maksud dan tujuan, serta usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
f. terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata; dan
g. tidak mengandung bahasa asing.

 

Pasal 5

(1) Persetujuan penggunaan nama BUM Desa/BUM Desa bersama diberikan oleh Menteri secara elektronik.
(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk surat persetujuan penggunaan nama dalam Sistem Informasi Desa.
(3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
a. nomor pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa bersama;
b. nama BUM Desa/BUM Desa bersama yang dapat dipakai;
c. nama pemohon;

d. tanggal pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
e. tanggal kedaluwarsa.
(4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk 1 (satu) nama BUM Desa/BUM Desa bersama.
(5) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan paling lama 1 (satu) hari kerja.

 

Pasal 6

(1) Dalam hal nama tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menteri menolak nama BUM Desa/BUM Desa bersama secara elektronik.
(2) Penolakan nama BUM Desa/BUM Desa bersama diberikan paling lama 1 (satu) hari kerja.

Pasal 7

Nama yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku untuk jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak persetujuan pemakaian nama diberikan.

 

Demikian yang dapat admin tulis sedikit tentang keputusan ini, untuk Dokumen PDF Keputusan ini silihkan Klik Link dibawah ini untuk mendownloadnya.

 

DOWNLOAD FILE PDF

 


SILAHKAN KUNJUNGI JUGA :

 

 

 

4 Replies to “Permendesa PDTT NOMOR 3 TAHUN 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *