Sanksi Bagi Desa yang tidak melaksanakan BLT Desa di tahun 2021
Kabar Desa Media Desa

Sanksi Bagi Desa yang tidak melaksanakan BLT Desa di tahun 2021

Sanksi Bagi Desa yang tidak melaksanakan BLT Desa di tahun 2021 _ Dalam Permendes Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai Desa. 

sebulum admin membahas tentang BLT Desa di tahun 2021, admin akan membahas sedikit Sanksi Bagi Desa yang tidak melaksanakan BLT Desa di tahun 2020, biar sobat ada perbandingannya, berikut ini penjelasannya :

1. Pemerintah Desa yang tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 bulan pada tahun 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran 2021.

2. Pengenaan sanksi dikecualikan jika berdasarkan hasil musdesus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon KPM BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukupanggaransetiapbulannya.

3. Hasil musdesus/musyawarah insidentil ditetapkan dalam peraturan kepala desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk.

4. Pengenaan sanksi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan cara menandai pada Desa yang akan salur tersebutdalam aplikasi OMSPAN.

 

Sanksi Bagi Desa yang tidak melaksanakan BLT Desa di tahun 2021, sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa yang tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 bulan tahun 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran 2022.

2.  Pengenaan sanksi dikecualikan jika berdasarkan hasil musdesus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon KPM BLT Desayang memenuhikriteria.

3. Hasil musdesus/musyawarahinsidentilditetapkan dalam peraturan kepala desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerahkabupaten/kota ataupejabatyangditunjuk.

4. Peraturan kepala desa disampaikan oleh bupati/wali kota kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi OMSPAN sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada tahun anggaran 2022.

 

 

Bantuan Langsung Tunai Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

 

Besaran BLT Desa

Rp. 300.000,00 per bulan per KPM untuk 12 bulan mulai Januari 2021

 

Pendataan

Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

 

Kriteria Penerima Manfaat

BLT Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan

tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.

 

Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk

 

Dalam hal tidak terdapat KPM BLT Desa, kepala desa menetapkan perkades mengenai tidak terdapat KPM BLT Desa

 

Rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala Desa

 

Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

 

Dibawah ini merupakan file lengkap terkait dengan Sosialisasi PMK 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana desa Tahun 2021.

 

 


MEDIA DESA


 

UNDANGAN PROGRAM BEASISWA SARJANA DESA

 

Cara Pendaftaran BUMDES Secara Online 2021

 

Prioritas Dana Desa Tahun 2022

 

Dana Bergulir Masyarakat Eks Program PNPM Wajib menjadi BUMDesa

 

 

 

2 Replies to “Sanksi Bagi Desa yang tidak melaksanakan BLT Desa di tahun 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published.